ANALISIS YURIDIS PASAL 93 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS DANAU LIMBOTO PERSPERKTIF FIKIH SIYASAH

Abstrak

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana ketentuan pidana Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto Ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan; 2) Bagaimana materi muatan pidana pada Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo persfektif fikih siyasah;

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni peneliti yang dianalisis berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan objek penelitian peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan , Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sumber penelitian ini berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah lainnya serta sumber-sumber lainnya yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder tersebut.

            Hasil penelitian yang di dapat bahwa pasal 93 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto tergambarnya ketidakjelasan atas delegasi kewenangan tentang penjabaran atas kepastian hukum dan kejelasan hukum. Kemudian berdasarkan pandangan dari fikih siyasah dusturiyah sebagai tujuan dibentuknya suatu hukum dilihat dari Al-Quran dan Hadist tidak adil karena adanya ketidaksesuain antara sanski pidana yang diberikan berdasarkan tingkatan kerusakan yang diperbuat.