A Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Perkembangan Kinerja Keuangan
DOI:
https://doi.org/10.58176/akasyah.v3i2.31Keywords:
Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio KemandirianAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan pengukuran Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian. Jenis penelitian yang di lakukan adalah berbentuk deskriftif kualitatif. Dan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2017-2020 yang di peroleh menggunakan Teknik dokumentasi. Metode pengukuran data menggunakan rumus rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. hasil analisis rasio efisiensi tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 4,30%-1,51% sehingga kinerja pemerintah berada pada kategori sangat efisien. hasil analisis rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017-2020 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 9,5% sampai 114%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik.
References
Baldric. M. 2016, Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemrintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Emba, Vol.5 No.2
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta
Faud, M. Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
Halim A. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
Julita. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
Imanuel Pangkey, Sherly Pinatik . 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Mahmudi. Edisi Ketiga. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jogjakarta: UPP STIM YKPN
Mahsun, Mohammad. Edisi Ketiga, 2016. Akutansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE, Anggota IKAPI No. 008
Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)
Muryanti, Kiky. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011 - 2015. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rampengan, Melania., Grace B. Nangoi., dan Manossoh, Hendrik. 2016. Analisis
Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi: Manado
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
www.scribd.com/doc/209822233
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, Jakarta.
Untari, Rusita. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebgaiamana telah diuabah dengan Udang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 200 Nomor 108.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Downloads
Published
Versions
- 2024-09-04 (2)
- 2024-08-30 (1)
