PROBLEMATIKA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA: STUDI KASUS PEMILIHAN KETUA DEMA- IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

Abstract

Penelitian ini menggambarkan problematika yang terjadi pada pemilihan umum
mahasiswa (DEMA-I) IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode 2021 dengan fokus
pembahasannya adalah proses pemilihan umum mahasiswa (DEMA-I) IAIN Sultan
Amai Gorontalo periode 2021 dan Problematika pemilihan umum mahasiswa (DEMAI) IAIN Sultan Amai Gorontalo periode 2021. Tujuana dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui prosesi pemilihan ketua DEMA-I IAIN Sultan Amai Gorontalo periode
2021 dan problematika yang terjadi dalam pemilihan ketua DEMA-I IAIN Sultan Amai
Gorontalo periode 2021.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatidf deskriptif dengn
teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam
penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan tersebut serta sumbersumber lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian seperti dokumen, buku, artikel,
jurnal dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data dan sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian didapatkan bahwa prosesi pemilihan ketua DEMA-I berlangsung sesuai
ketetapan Senat Mahasiswa Institut dengan mengaju pada Keputusan DIRJEN
PENDIS No. 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan
pada perguruan tinggi keagamaan islam.
Hasil penelitian didapatkan bahwa Prosesi pemilihan ketua dema-i berlangsung
sesuai dengan ketetapan Senat Mahaiswa institut, akan tetapi dalam pemilihan tersebut
terjadi beberapa polemik dan problem. problematika yang terjadi adalah pemilihan
ketua dema-i IAIN Sultan Amai Gorontalo ditunda dan beberapa kali diulang hingga 5
kali, sehingga kinerja/program kerja dema-i 2021 tidak berjalan selama kurang lebih 6
bulan. Penyebab terjadinya problematika dalam pemilihan mahasiswa tersebut karena
saling mengklaim kemenangan dan tidak mau mengalah antara satu dan lainnya. Selain
itu, Problem lainnya adalah tidak adanya aturan baku/ pedoman khusus yang mengatur
ketika terjadi permasalahan dalam pemilihan, tidak adanya lembaga yang mengawas
berjalannya pemilihan mahasiswa dan sistem pemilihan yang tidak demokrasi
(perwakilan).