BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH: RESPON TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO PERIODE 2017-2022

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kebijakan mutasi yang sering kali terjadi di kabupaten Boalemo. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti berupaya menggali berbagai informasi terkait kebijakan mutasi pegawai yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pola studi kasus, pola ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang situasi tertentu dan menggunakan pendekatan fenomenologi dan filsafat politik.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kebijakan mutasi yang seringkali terjadi disebabkan karena kurangnya kedisiplinan para ASN dalam melaksanakan tugasnya, dan ketidaksesuaian keahlian dalam masing-masing tugas. Selain itu, dari proses mutasi yang dilakukan menunjukan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yaitu meningkatkan kedisiplinan dan melahirkan kinerja yang baik, Namun dampak negatifnya yaitu tidak teraturnya organisasi pemerintah daerah karena seringkali mengalami perubahan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mengeluarkan aturan yang bersifat teknis agar kepala Daerah dalam penentuan mutasi dalam jabatan struktural memiliki pedoman yang lengkap baik secara normatif dan teknis. Disamping juga perlu dilakukan upaya sosialisasi, komunikasi yang lebih baik dari pemerintah ke media massa dan tentunya ke masyarakat agar bisa melihat dinamika kebijakan mutasi lebih objektif dan bukan sebatas peristiwa politik birokrasi di permukaan saja.