Journal Title : As-Syams Frequency : 2 issues per year (February and August) DOI : 0000-0000 E-ISSN : 3090-8329 Editor-in-chief : Titin Samsudin Publisher : Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) The As-Syams Journal is a scientific journal published by the Family Law Study Program (Ahwal Syakshiyah) Postgraduate of the State Islamic Institute (IAIN) Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 3090-8329) which publishes scientific writings by lecturers, students, and researchers. The As-Syams Journal is published twice a year every 6 months in February and August and contains research papers on research results, literature research, conceptual research, and practical experience. Editors accept writings that have never been published in journals or other media, either print/online.
KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan atas Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan Putusan Banding Perkara Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Gto)
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan ahli waris beda agama dalam putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan dalam Perkara Banding Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Glto, serta metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum pustaka, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, dan pada bagian akhir penelitian yaitu melakukan pengolahan data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm dan dalam Perkara Banding Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Glto, ditemukan bahwa Pertama, kedudukan ahli waris beda agama dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding adalah sebagai berikut: 1) Pembagian warisan setelah semua ahli waris meninggal dunia, 2) Ahli waris beda agama telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan 3) Penerapan Wasiat Wajibah. Kedua,Kemudian terhadap metode penemuan hukum hakim pada tingkat pertama menggunakan dua metode penemuan hukum yaitu; 1) Penafsiran Hukum (rechtsinterpretation), dan 2) Konstruksi Hukum (rechtsvorming), dan untuk metode penemuan hukum pada tingkat banding menggunakan dua metode yaitu; 1) Penafsiran Hukum (rechtsinterpretation), dan 2) Argumentasi Hukum (rechtsargumentum). Penyelesaian persoalan warissebaiknya gunakanlah pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama atau secara kekeluargaan, jika dalam proses ini menemui jalan buntu maka dapat dilakukan dengan pembagian sesuai dengan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Kemudian terhadap pemerintah untuk mengkaji lagi aturan-aturan yang mengatur khususnya tentang ahli waris beda agama agar dapat menciptakan aturan hukum yang baru terhadap kedudukan ahli waris beda agama.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA (Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm)
Eksekusi perkara warisan di Pengadilan Agama Tilamuta merupakan pertama kali terjadi, adapun aturan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi didasarkan pada HIR dan R.Bg. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan kendala yang dihadapi dalam persoalan eksekusi perkara waris pada perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis hukum. Menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, tekhnik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian melakukan pengolahan data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perkara Nomor: 236/Pdt. G/2021/PA. Tlm. dalam proses pelaksanaan eksekusi atas perkara dilakukan dengan 3 tahapan pelaksanaan yaitu; 1) Permohonan eksekusi, 2) Proses Aanmaning, dan 3) Tahapan Pelaksanaan Eksekusi. Kemudian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. terdapat 3 kendala juga yang dihadapi dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi ini yaitu kendala; 1) Aturan Pelaksanaan Eksekusi di Peradilan Agama, 2) Kendala Hukum Adat, dan 3) Kendala Biaya Eksekusi. Pelaksanaan eksekusi warisan di Pengadilan Agama saat ini memang belum ada aturan secara khusus yang mengaturnya, olehnya penting untuk diupayakan adanya aturan tersendiri yang mengatur pelaksanaan eksekusi warisan. Selanjutnya sudah semestinya para pihak dapat menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan pembagian secara sukarela agar tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam persoalan ini.
STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN PEMBERIAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT DI PERADILAN AGAMA ANTARA INDONESIA - MALAYSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan hukum pemberian nafkah pasca perceraian dalam putusan perkara cerai gugat di peradilan agama yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, serta perbandingan penerapan pemberian nafkah pasca perceraian dalam putusan perkara cerai gugat di peradilan agama antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Syariah Selangor dan Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini membandingkan hukum, undang-undang serta regulasi antara Indonesia dan Malaysia serta penerapan dari hukum yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum civil law yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar utama hakim memutus perkara di Indonesia, sementara di Malaysia hukum pemberian nafkah pasca perceraian diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang mana undang-undang ini tidak berlaku secara umum di semua negeri di Malaysia dan mengingat hukum di Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum common law maka putusan hakim pengadilan dijadikan sebagai basis hukum bagi perkara yang sama; selain itu penerapan hukum pemberian nafkah pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam detail pengaturan dan regulasi yang mana di Malaysia memiliki regulasi yang kuat dalam penerapannya terbukti dari adanya lembaga yaitu Bahagian Sokongan Keluarga yang memiliki tugas dalam menjaga dan melindungi hak nafkah pasca perceraian sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan di Indonesia belum ada lembaga yang melindungi pemenuhan hak nafkah pasca perceraian.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MARISA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PASANGAN DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa dan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa)
Penelitian ini bertujuan (1) untuk meneliti dasar dan pertimbangan hukum pengabulan dan penolakan permohonan isbat nikah pasangan dibawah umur dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA. Msa dan (2) meneliti apa akibat hukum atas pengabulan dan penolakan permohonan isbat nikah dibawah umur dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Msa dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Msa. Metode penelitian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif hukum normatif empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangann (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertimbangan Hakim mengabulkan isbat nikah bagi pasangan dibawah umur adalah beradasarkan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum (status anak dan harta dalam perkawinan), keadilan, fakta hukum dan kemudharatan bagi pasangan suami-istri. (2) Disatu sisi pertimbangan hakim yang menolak isbat nikah bagi pasangan dibawah umur adalah berdasarkan kepastian hukum, dimana Hakim perlumemperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat, Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahan dibawah tangan (sirri) yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah dibawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN GUGATAN CERAI ISTRI NUSYUZ (Studi Kasus Nomor : 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo dan Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dasar pertimbangan hukum hakim atas kedudukan istri nusyuzdasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Dalam Memutuskan Perkara Kategori Istri Nusyuz dan bagaimana Akibat Hukum Istri Nusyuz dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dan Tingkat Banding dalam Perkara Nomor: 13/PDT.G/2023/PTA.Gtlo. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan cara kualitatif, yang dilakukan di dua tingkat Pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu; kepustakaan dan dokumentasi, dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perkara Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Lbt. dan Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo. menunjukkan dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Memutuskan Perkara Kategori Istri Nusyuz, dilakukan berdasarkan; 1) Alasan Perceraian dalam Gugatan, 2) Berdasarkan Bantahan/Jawaban Tergugat, dan 3) Fakta Hukum dalam persidangan, Kemudian terhadap akibat hukum Akibat Hukum Istri Nusyuz dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding yaitu ; 1) Gugatan Nafkah Penggugat/Pembanding tidak dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding, 2) Pemberian Mut’ah Sunnat Kepada Pembanding/Penggugat, dan 3) Hak Asuh dan Nafkah Anak. Nusyuz pada prinsipnya sebagai bentuk sikap pembangkangan terhadap pasangan, dalam perkembangannya nusyuz tidak hanya terjadi pada istri saja, tetapi juga dapat terjadi pada suami. Istri sebagai Penggugat dalam perkara yang objek penelitian ini dinyatakan sebagai pihak yang nusyuzsehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri. Oleh sebab itu dalam mengajukan gugatan, penting untuk memperhatikan isi gugatan dan menguatkan pembuktian dalam persidangan, agar tidak terjadi hal seperti yang ada dalam perkara ini.
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN POSIGADAN PERSPEKTIF AL-DZARI’AH
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Posigadan dari perspektif Al- Dzari’ah dan mengsekplor dampak pernikahan dini terhadah kehidupan sosial di masyarakat Kecamatan Posigadan perspektif Sadd dzariah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan penghulu, tokoh masyarakat dan pasangan yang menikah dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini dengan menerapkan prinsip al-Dzari’ah, yaitu dengan menutup pintu-pintu yang dapat membawa kepada kemudaratan atau keburukan. Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan hal ini dengan memberikan edukasi, konseling, dan penolakan pernikahan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan. Dampak pernikahan dini di antaranya adalah tingginya angka putus sekolah, risiko stunting, dan meningkatnya kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penghulu, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini demi terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan praktis bagi para penghulu serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan demi masa depan yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA dalam mencegah pernikahan dini dapat berdampak positif pada upaya pencegahan pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pernikahan.
MAQASHID SYARIAH SUPREME COURT CIRCULAR REGULATION NUMBER 2 OF 2023 CONCERNING THE PROHIBITION OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGE
Purpose Study aiming for discuss marriage different religions seen from perspective maqashid sharia. Design/methods/approach Research method use study bibliography. Data validation using triangulation researcher with method compare results research that has been conducted by researchers previous . The data analysis method uses analysis interactive. Findings Based on maqashid Syariah, then Supreme Court Circular (SCC) Number 2 of 2023 is in line with with objective the main principles of Sharia are For guard religion, lineage and wealth . If studied with approach maqashid sharia, then phenomenon marriage different religion more Lots contain side negative than side positive thing​ This threaten affairs necessities especially in protection of religion, lineage and property. Research implications/limitations Aspect religion, descent and property need guarded so that life wedding still awake and impactful Good to couple and children his descendants. For that, SCC regulation Number 2 of 2023 does not contradictory with concepts maqashid sharia. Originality/value SCC Number 2 of 2023 only tie to the judge at the time to cut off case marriage different religions, so Still not enough effective as effort prevent marriage different religions, because in a way SCC hierarchy is under​ Constitution Number 23 of 2006 concerning Administration Population.